PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Undang-Undang Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023



-       (UU)

Tahun

Prihal

DOK.

DOWNLOAD

 

-1

Undang-Undang Nomor 1

2020

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–australia (indonesia–australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

 

Dokumen

Lihat

 

-2

Undang-Undang Nomor 1

2020

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–australia (indonesia–australia Comprehensive Economic Partnership Agreement)

 

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-3

Undang-Undang Nomor 1

2021

Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The Efta States (persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara republik Indonesi

 

Dokumen

Lihat

 

-4

Undang-Undang Nomor 1

2022

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Dokumen

Lihat

 

-5

Undang-Undang Nomor 1

2022

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Lampiran
Tambahan

Tambahan

Lihat

 

-6

Undang-Undang Nomor 1

2022

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-7

Undang-Undang Nomor 1

2023

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dokumen

Lihat

 

-8

Undang-Undang Nomor 2

2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus D

 

Dokumen

Lihat

 

-9

Undang-Undang Nomor 2

2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus D

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-10

Undang-Undang Nomor 2

2021

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Dokumen

Lihat

 

-11

Undang-Undang Nomor 2

2022

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

Dokumen

Lihat

 

-12

Undang-Undang Nomor 2

2023

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji Tentang Ker.ia Sama Bidang Pertahanan (agreement Between The Gowrnment of The Repubuc of

Dokumen

Lihat

 

13

Undang-Undang Nomor 2

2020

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

 

Dokumen

Lihat

 

-14

Undang-Undang Nomor 2

2020

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-15

Undang-Undang Nomor 2

2022

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

 

Lihat

 

-16

Undang-Undang Nomor 3

2022

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Dokumen

Lihat

 

-17

Undang-Undang Nomor 3

2022

Ibu Kota Negara

 

Lihat

 

-18

Undang-Undang Nomor 3

2023

Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Kerja Sama pertahanan (agreement Between The Government of The Republic of In

Dokumen

Lihat

 

-19

Undang-Undang Nomor 4

2020

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republ

 

Dokumen

Lihat

 

-20

Undang-Undang Nomor 4

2020

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan (agreement Between The Government of The Republ

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-21

Undang-Undang Nomor 4

2020

Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

Dokumen

Lihat

 

-22

Undang-Undang Nomor 4

2022

Provinsi Sulawesi Selatan

Dokumen

Lihat

 

-23

Undang-Undang Nomor 4

2022

Provinsi Sulawesi Selatan

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-24

Undang-Undang Nomor 4

2023

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Dokumen

Lihat

 

-25

Undang-Undang Nomor 5

2020

Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matte

 

Dokumen

Lihat

 

-26

Undang-Undang Nomor 5

2020

Pengesahan Perjanjian Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss (treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matte

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-27

Undang-Undang Nomor 5

2021

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (treaty Between The Republic of Indonesia and The Russi

Dokumen

Lihat

 

-28

Undang-Undang Nomor 5

2022

Provinsi Sulawesi Utara

 Dokumen

Lihat

 

-29

Undang-Undang Nomor 5

2022

Provinsi Sulawesi Utara

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-30

Undang-Undang Nomor 5

2023

Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan (treaty Between The Government of The Republic of Indonesi

Dokumen

Lihat

 

-31

Undang-Undang Nomor 6

2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pe

 

Dokumen

Lihat

 

-32

Undang-Undang Nomor 6

2020

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pe

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-33

Undang-Undang Nomor 6

2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Dokumen

Lihat

 

-34

Undang-Undang Nomor 6

2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-35

Undang-Undang Nomor 6

2022

Provinsi Sulawesi Tengah

Dokumen

Lihat

 

-36

Undang-Undang Nomor 6

2022

Provinsi Sulawesi Tengah

Lampiran

Dokumen

Lihat

 

-37

Undang-Undang Nomor 6

2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang

Dokumen

Lihat

 

-38

Undang-Undang Nomor 6

2020

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Dokumen

Lihat

 

-39

Undang-Undang Nomor 7

2020

Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Dokumen

Lihat

 

-40

Undang-Undang Nomor 7

2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Dokumen

Lihat

 

-41

Undang-Undang Nomor 7

2021

Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-42

Undang-Undang Nomor 7

2022

Provinsi Sulawesi Tenggara

Dokumen

Lihat

 

-43

Undang-Undang Nomor 7

2022

Provinsi Sulawesi Tenggara

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-44

Undang-Undang Nomor 7

2023

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang.undang

Dokumen

Lihat

 

-45

Undang-Undang Nomor 8

2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Ting

Dokumen

Lihat

 

-46

Undang-Undang Nomor 8

2022

Provinsi Kalimantan Selatan

Dokumen

Lihat

 

-47

Undang-Undang Nomor 8

2022

Provinsi Kalimantan Selatan

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-48

Undang-Undang Nomor 8

2023

Provinsi Sumatera Utara

Dokumen

Lihat

 

-49

Undang-Undang Nomor 9

2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Dokumen

Lihat

 

-50

Undang-Undang Nomor 9

2021

Provinsi Kalimantan Barat

Dokumen

Lihat

 

-51

Undang-Undang Nomor 9

2021

Provinsi Kalimantan Barat

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-52

Undang-Undang Nomor 9

2023

Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen

Lihat

 

-53

Undang-Undang Nomor 10

2021

Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Ta

Dokumen

Lihat

 

-54

Undang-Undang Nomor 10

2022

Provinsi Kalimantan Timur

Dokumen

Lihat

 

-55

Undang-Undang Nomor 10

2022

Provinsi Kalimantan Timur

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-56

Undang-Undang Nomor 11

2021

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Dokumen

Lihat

 

-57

Undang-Undang Nomor 11

2021

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-58

Undang-Undang Nomor 11

2022

Keolahragaan

Dokumen

Lihat

 

-59

Undang-Undang Nomor 11

2022

Keolahragaan

Lampiran

Tambahan

Lihat

 

-60

Undang-Undang Nomor 11

2023

Provinsi Jawa Tengah

Dokumen

Lihat

 

-61

Undang-Undang Nomor 12

2022

Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dokumen

Lihat

 

-62

Undang-Undang Nomor 12

2022

Provinsi Jawa Timur

Dokumen

Lihat

 

-63

Undang-Undang Nomor 13

2023

Provinsi Maluku

Dokumen

Lihat

 

-64

Undang-Undang Nomor 14

2022

Pembentukan Provinsi Papua Selatan

Dokumen

Lihat

 

-65

Undang-Undang Nomor 14

2023

Provinsi Kalimantan Tengah

Dokumen

Lihat

 

-66

Undang-Undang Nomor 15

2022

Pembentukan Provinsi Papua Tengah

Dokumen

Lihat

 

-67

Undang-Undang Nomor 15

2023

Provinsi Bali

Dokumen

Lihat

 

-68

Undang-Undang Nomor 16

2022

Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan

Dokumen

Lihat

 

-69

Undang-Undang Nomor 16

2023

Landas Kontinen

Dokumen

Lihat

 

-70

Undang-Undang Nomor 17

2022

Provinsi Sumatera Barat

Dokumen

Lihat

 

-71

Undang-Undang Nomor 18

2022

Provinsi Jambi

Dokumen

Lihat

 

-72

Undang-Undang Nomor 19

2022

Provinsi Riau

Dokumen

Lihat

 

-73

Undang-Undang Nomor 21

2022

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dokumen

Lihat

 

-74

Undang-Undang Nomor 22

2022

Pemasyarakatan

Dokumen

Lihat

 

-75

Undang-Undang Nomor 24

2022

Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional)

Dokumen

Lihat

 

-76

Undang-Undang Nomor 25

2022

Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (comprehensive Economic Partnership Agreement Between The

Dokumen

Lihat

 

-78

Undang-Undang Nomor 26

2022

Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Dokumen

Lihat

 

-79

Undang-Undang Nomor 27

2022

Pelindungan Data Pribadi

Dokumen

Lihat

 

-80

Undang-Undang Nomor 29

2022

Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya

Dokumen

Lihat

 

-81

Undang-Undang Nomor 29

2022

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021

Dokumen

Lihat

 

-82

Undang-Undang Nomor 20

2022

Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dokumen

Lihat

 

-83

Undang-Undang Nomor 23

2022

Pendidikan dan Layanan Psikologi

Dokumen

Lihat

 

-84

Undang-Undang Nomor 13

2022

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dokumen

Lihat

 

-85

Undang-Undang Nomor 3

2021

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Dokumen 

Lihat

 

-86

Undang-Undang Nomor 3

2021

 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lampiran)

Lampiran Dokumen 

Lihat

 

-87

Undang-Undang Nomor : 7

2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lampiran)

Lampiran Dokumen 

Lihat

 

-88

Undang-Undang Nomor : 10

2023

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 Provinsi Jawa Barat

Dokumen 

Lihat

 

-89

Undang-Undang Nomor

2022

 

 

Lihat

 


Sumber data dari: https://peraturan.go.id/

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Biodata Dosen Departemen Akuntansi FEB UNHAS

Biodata Dosen Departemen Manajemen FEB UNHAS

Biodata Tenaga Pendidik Departemen Ilmu Ekonomi FEB UNHAS