PERPU
|
|
||||||||
|
-
(PERPPU) |
Tahun |
Prihal |
DOK. |
DOWNLOAD |
|
|||
|
-1 |
PERPPU Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun |
2022 |
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
pemilihan Umum |
Dokumen |
Lihat belum siap |
|
||
|
-2 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
Cipta Kerja |
Lampiran Tambahan |
Lihat |
|
||
|
-3 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2020 |
Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan |
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-4 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1971 |
Pencabutan Undang-undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan
Penarikan Cek Kosong |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-5 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
1971 |
Tanda
Kehormatan Bintang Yudha Dharma |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-6 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1969 |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
|||
|
-7 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 71 |
1968 |
Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka
Pakci |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-8 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomo 1 |
1965 |
Perubahan/penambahan
Undang-undang No.7 Tahun 1960 (lembaran-negara Tahun 1960 No.109) |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-9 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
1965 |
Kebijaksanaan
Penerimaan Negara Tahun 1966 |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-10 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1964 |
Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959, Tentang
penetapan Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1958, Tentang penggantian
Peraturan Tentang Bintang Gerilya Sebagai Termaktub dalam Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 1949 (lembaran-negara Tahun |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-11 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
1965 |
Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah tingkat I Sulawesi Tenggara
dengan Mengubah Undang-undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan-tenggara |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-12 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 3 |
1964 |
Pembentukan
Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-undang No. 25 Tahun 1959
Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
13 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 4 |
1964 |
Pembentukan
Daerah Tingkat Ii Dairi dengan Mengubah Undang-undang No. 7 Drt. 1956 Tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-14 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 5 |
1964 |
Nilai
Transaksi Rupiah dan Pembebasan Atas Impor |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-15 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 6 |
1964 |
Badan
Pemeriksa Keuangan |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-16 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1963 |
Pelunasan
Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-perusahaan Hasil Tembakau dan Pengeluaran
Hasil-hasil Tembakau dari Perusahaan-perusahaan Itu Kedalam Peredaran Bebas
(disempurnakan) |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-17 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
1963 |
Pelaksanaan
Deklarasi Ekonomi di Bidang Pembiayaan Impor dan Ekspor |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-18 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 3 |
1963 |
Perubahan
Undang-undang No. 4 Prp Tahun 1959 dan Pencabutan Undang-undang No. 32 Prp
Tahun 1960 dan Undang-undang No. 34 Prp Tahun 1960 (lembaran Negara Tahun
1959 No. 91, Lembaran Negara Tahun 1960 No. 92 dan Lembaran Negara Tahun 1960
No. 94) |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-19 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 4 |
1963 |
Perubahan
dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 Tentang Bank Tabungan Pos
(lembaran Negara Tahun 1953 No. 86) |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-20 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 5 |
1963 |
Surat
Hutang Landreform |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-21 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 6 |
1963 |
Telekomunikasi |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-22 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 7 |
1963 |
Badan
Pemeriksa Keuangan |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-23 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 8 |
1963 |
Pemasukan
Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau ke dalam Daerah Pabean Indonesia |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-24 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 9 |
1963 |
Penangguhan
Pelaksanaan Pemungutan Bea-bea dan Cukai-cukai di Daerah Tingkat Ii Kepulauan
Riau |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-25 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1962 |
Pemanggilan
dan Pengerahan Semua Warga Negara Rangka Mobilisasi Umum untuk Kepentingan
Keamanan dan Pertahanan Negara |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-26 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
1962 |
Kewajiban
Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan dalam Negeri |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-27 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 3 |
1962 |
Penerimaan
dan Penggunaan Warga-negara Asing yang dengan Sukarela Turut-serta dalam
Perujuangan Pembebasan Irian Barat |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-28 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 4 |
1962 |
Pengesahan
Perjanjian Karya Antara Perusahaan Negara pertamin dan An American
International Oil Co. untuk Diri Sendiri dan Atas Nama Pan American
International Oil Co |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-29 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 5 |
1962 |
Perusahaan
Daerah |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-30 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 6 |
1962 |
Pokok-pokok
Perumahan |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-31 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 7 |
1962 |
Penggunaan
dan Pengawasan Atas Penggunaan dana-dana Investasi |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-32 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 8 |
1962 |
Perdagangan
Barang-barang dalam Pengawasan |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-33 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 9 |
1962 |
Pengendalian
Harga |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-34 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 10 |
1962 |
Pencabutan
Undang-undang Krisis Impor 1933 |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-35 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 11 |
1962 |
Pemungutan
Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang |
Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-36 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 12 |
1962 |
Ketentuan
Dibidang Fiskal Mengenai Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-37 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 13 |
1962 |
Sumbangan
Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Kendaraan Bermotor |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-38 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 14 |
1962 |
Sumbangan
Wajib Istimewa Atas Kendaraan Bermotor yang Diimpor ke dalam Daerah Pabean
Indonesia |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-39 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 15 |
1962 |
Penegasan
dari Pasal 16 Ajat (6) Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1955 (lembaran-negara
Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-40 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 16 |
1962 |
Sumbangan
Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-41 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 17 |
1962 |
Perubahan
dan Tambahan Undang-undang No. 21 Prp Tahun 1960 Tentang Bank Pembangunan
Indonesia |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-42 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1961 |
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-43 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1960 |
Penambahan
Uu Drt 7-1955 (ln 1955-27) yang Ditambah dengan Uu Drt 8-1958 (ln 1958-156)
Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi |
Lampiran Dokumen Tidak ada |
Lihat |
|
||
|
-44 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2020 |
PERPPU
Pengganti U.U Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti U.U No. 1 Thn 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Und |
Dokumen |
|
|||
|
-45 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2020 |
PERPPU
Pengganti U.U Perubahan Ketiga Atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti U.U No. 1 Thn 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Und |
Lampiran Dokumen |
|
|||
|
-46 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2017 |
Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum |
Dokumen |
|
|||
|
-47 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2007 |
Penanganan
Permasalahan Hukum dlm Rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan
Kehidupan Masyarakat di Prov. Nagroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Prov
Sumut |
Dokumen |
|
|||
|
-48 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor |
2004 |
Perubahan
Uu 41-1999 Tentang Kehutanan |
Dokumen |
|
|||
|
-49 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1984 |
Penangguhan
Mulai Berlakunya UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 |
Dokumen |
|
|||
|
-50 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1997 |
Penangguhan
Mulai Berlakunya UU 21-1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan |
Dokumen |
|
|||
|
-51 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
1998 |
Perubahan
Undang-Undang Kepailitan |
Dokumen |
|
|||
|
-52 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 |
2000 |
Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas |
Dokumen |
|
|||
|
-53 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 |
2002 |
Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme |
Dokumen |
|
|||
|
-54 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2005 |
Penangguhan
Mulai Berlakunya Uu 2-2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial |
Dokumen |
|
|||
|
-55 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2007 |
Perubahan
Kedua Uu 12-2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Dokumen |
|
|||
|
-56 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2007 |
Perubahan
Kedua Uu 12-2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
Dokumen |
|
|||
|
-57 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2007 |
Perubahan
Uu 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Menjadi Uu |
Dokumen |
|
|||
|
-58 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2008 |
Perubahan
Uu 21-2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua |
Dokumen |
|
|||
|
-59 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2009 |
Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah |
Dokumen |
|
|||
|
-60 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2007 |
Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah |
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-61 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2014 |
Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota |
Dokumen |
|
|||
|
-62 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2014 |
Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota |
Dokumen |
|
|||
|
-63 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2016 |
Perubahan
Kedua Atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak |
Dokumen |
|
|||
|
-64 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2017 |
Akses
Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan |
Dokumen |
|
|||
|
-65 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2017 |
Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan
Perpajakan |
Dokumen |
|
|||
|
-66 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2020 |
Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (covid-19) danatau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yg |
Dokumen |
|
|||
|
-67 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2020 |
Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (covid-19) danatau dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yg |
Dokumen |
|
|||
|
-68 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
1998 |
Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum |
Dokumen |
|
|||
|
-69 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2015 |
Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi |
Dokumen |
|
|||
|
-70 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 1 |
2025 |
Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi |
Dokumen Lampiran |
|
|||
|
-71 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-72 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-73 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-74 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-75 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-76 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-78 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-79 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-80 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-81 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-82 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-83 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-84 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
Dokumen |
Lihat |
|
||
|
-85 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang Nomor 2 |
2022 |
|
|
Lihat |
|
||
|
-86 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang |
2022 |
|
|
Lihat |
|
||
|
-87 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang |
2022 |
|
|
Lihat |
|
||
|
-88 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang |
2022 |
|
|
Lihat |
|
||
|
-89 |
PERPPU Pengganti Undang-Undang |
2022 |
|
|
Lihat |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||

Komentar
Posting Komentar